

Kelompok industri memperingatkan bahwa perubahan ini dapat menghambat penerapan MiCA dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Poin Penting:
Komisi Eropa tengah mendorong perubahan besar terhadap regulasi kripto di Eropa dengan mengusulkan European Securities and Markets Authority (ESMA) sebagai pengawas langsung atas seluruh perusahaan kripto yang beroperasi di kawasan tersebut.
Rencana ini, sebagaimana tercantum dalam dokumen draf yang beredar menjelang pengumuman resmi, menandai pergeseran tajam dari model pengawasan yang diatur dalam kerangka andalan Uni Eropa, Markets in Crypto-Assets (MiCA). Pergeseran ini menjadi pemikiran ulang mendasar mengenai struktur regulasi mata uang kripto di Uni Eropa, yang berpotensi memengaruhi ratusan penyedia layanan kripto yang tengah mempersiapkan kepatuhan terhadap MiCA.
Pada kerangka MiCA saat ini, perusahaan kripto harus mendapatkan otorisasi di satu negara anggota Uni Eropa sebelum menawarkan layanan secara lintas kawasan melalui mekanisme "passporting". Model ini dirancang untuk menyeimbangkan standar terpusat dan keahlian regulasi lokal, sehingga otoritas nasional tetap dapat membangun hubungan dekat dengan perusahaan dan menjaga konsistensi regulasi lintas batas.
Regulator nasional telah menyiapkan struktur ini selama bertahun-tahun dengan investasi sumber daya yang signifikan untuk membentuk tim khusus dan kerangka kepatuhan. Masa implementasi penuh MiCA akan segera berakhir, dan banyak negara anggota sudah memproses aplikasi perusahaan kripto yang mengajukan otorisasi.
Namun, proposal baru dari Brussel akan secara mendasar mengubah pengaturan ini dengan mengalihkan sebagian besar kewenangan ke ESMA, termasuk persetujuan peserta baru dan pengawasan kepatuhan berkelanjutan. Dokumen draf Komisi menunjukkan bahwa meski ESMA dapat mendelegasikan beberapa tugas operasional kepada otoritas nasional, peran mereka dalam pengawasan kripto akan berkurang secara signifikan.
Pendekatan sentralisasi ini meniru struktur regulasi di sektor lain, seperti pengawasan perbankan oleh European Central Bank. Namun, industri kripto memiliki tantangan unik yang mungkin tidak selaras dengan model tersebut. Setiap perubahan pada kerangka MiCA juga harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa dan Dewan, sebuah proses yang dapat memakan waktu dan menghadapi resistensi politik. Pejabat menolak berkomentar, mengingat proposal masih bersifat awal.
Kelompok industri menyampaikan kekhawatiran serius bahwa langkah ini berisiko mengganggu stabilitas regulasi saat MiCA baru mulai diterapkan. "Membuka kembali MiCA di tahap ini hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum, risiko menunda proses otorisasi, serta mengalihkan fokus dan sumber daya dari pelaksanaan yang konsisten," ujar Robert Kopitsch, Sekretaris Jenderal Blockchain for Europe, kepada Bloomberg.
Kopitsch menekankan bahwa pengawas nasional memiliki interaksi harian yang lebih erat dengan perusahaan, sesuatu yang sulit ditiru ESMA mengingat struktur dan sumber dayanya. Kedekatan ini memungkinkan regulator nasional memahami realitas operasional bisnis kripto, merespons isu secara cepat, dan memberikan panduan yang disesuaikan dengan kondisi pasar setempat.
Ia menambahkan, setiap dorongan menuju sentralisasi sebaiknya dilakukan setelah "pengalaman konkret dan bukti yang diperoleh dari tahun-tahun pertama pelaksanaan MiCA." Dengan pendekatan bertahap, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kekurangan nyata dalam sistem sebelum melakukan reformasi struktural besar.
Pengamat industri lain juga menyoroti kekhawatiran terkait waktu dan kelayakan proposal ini. Andrew Whitworth, pendiri Global Policy Ltd., mengakui pasar kripto dapat menjadi uji coba bagi rezim regulasi terpusat, namun menegaskan bahwa pergeseran tanggung jawab di tahap ini akan sangat mengganggu perusahaan yang telah berinvestasi besar dalam persiapan kepatuhan.
Whitworth menambahkan, ESMA membutuhkan tambahan sumber daya yang besar—mulai dari personel khusus hingga infrastruktur teknologi—untuk mengambil alih beban kerja pengawas nasional. Tanpa investasi tersebut, transisi dapat menyebabkan kemacetan proses otorisasi dan penegakan tidak konsisten di negara anggota.
Baru-baru ini, Prancis menjadi pendukung utama pemberian wewenang langsung kepada ESMA atas perusahaan kripto besar di kawasan Uni Eropa. Sikap ini mencerminkan visi regulasi keuangan Eropa versi Prancis yang mengedepankan pengawasan terpusat demi mencegah arbitrase regulasi dan memastikan standar yang konsisten.
Gubernur Bank of France François Villeroy de Galhau menilai langkah ini akan memastikan konsistensi pengawasan dan penegakan regulasi kripto di bawah MiCA. Ia memperingatkan bahwa sistem saat ini, yang memungkinkan perusahaan memperoleh lisensi dari satu negara anggota dan "mem-paspor" ke seluruh UE, dapat menimbulkan celah regulasi dan pengawasan tidak merata sehingga melemahkan efektivitas kerangka tersebut.
Kekhawatiran Villeroy de Galhau didasari pengamatan bahwa perusahaan dapat melakukan "regulatory shopping", yaitu mencari otorisasi di yurisdiksi dengan regulasi lebih longgar namun tetap beroperasi di seluruh UE. Dengan pengawasan terpusat ESMA, risiko tersebut dapat dieliminasi melalui penerapan standar dan penegakan yang seragam di seluruh negara anggota.
Namun, dorongan ini mendapat penolakan dari sebagian negara anggota yang menilai otoritas regulasi nasional krusial untuk efektivitas pengawasan. Negara-negara dengan industri kripto mapan seperti Jerman dan Belanda khawatir sentralisasi dapat mengurangi kemampuan mendukung inovasi sembari tetap melindungi konsumen.
Ketua ESMA, Verena Ross, dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan bahwa pengawasan terpusat berpotensi lebih efisien daripada model terdistribusi saat ini. Dengan 27 regulator nasional mempersiapkan implementasi MiCA secara terpisah, ia mengatakan, "masih ada periode di mana perlu dipertanyakan: demi efisiensi dan sudut pandang lintas negara, apakah lebih masuk akal dilakukan secara terpusat?"
Pernyataan Ross mencerminkan kekhawatiran praktis terkait tantangan koordinasi otoritas nasional, khususnya dalam penegakan lintas negara dan pertukaran informasi. Model terpusat, menurut para pendukungnya, dapat menyederhanakan proses ini dan mengurangi duplikasi upaya di negara anggota.
Pada pertengahan 2024, ESMA juga menyoroti kekhawatiran atas proses perizinan kripto Malta, usai tinjauan sejawat Malta Financial Services Authority. Tinjauan ini menyoroti potensi kelemahan pengawasan kripto oleh regulator nasional tertentu, menjadi argumen tambahan bagi pendukung pengawasan terpusat. Kasus Malta menunjukkan perbedaan kapasitas regulasi antarnegara anggota dapat menciptakan celah dalam kerangka regulasi kripto UE secara keseluruhan.
Perdebatan terkait peran ESMA dalam pengawasan kripto mencerminkan ketegangan yang lebih luas di UE antara standar terpusat dan fleksibilitas nasional. Seiring berkembangnya industri kripto, pembuat kebijakan Eropa dihadapkan pada tantangan menciptakan struktur regulasi yang melindungi konsumen dan stabilitas keuangan, namun tetap mendukung inovasi dan persaingan.
MiCA adalah kerangka regulasi komprehensif Uni Eropa untuk aset kripto yang menetapkan perlindungan konsumen, standar integritas pasar, dan persyaratan operasional. Regulasi ini menciptakan lingkungan regulasi terpadu di seluruh negara anggota UE, mengurangi fragmentasi, serta meningkatkan stabilitas pasar dan mendorong inovasi di sektor aset digital.
Pengawasan terpadu ESMA akan memusatkan regulasi kripto di seluruh Eropa, menggantikan pendekatan nasional yang terfragmentasi. Hal ini dapat menstandarkan aturan, memperkuat perlindungan konsumen, dan meningkatkan stabilitas pasar, namun juga dapat mengurangi fleksibilitas regulasi serta menaikkan biaya kepatuhan bagi platform yang beroperasi di Eropa.
Sentralisasi ESMA menciptakan standar regulasi seragam di seluruh Uni Eropa, mengurangi fragmentasi kepatuhan bagi perusahaan. Hal ini meningkatkan kejelasan pasar, menarik investasi institusional, dan memperkuat perlindungan konsumen. Namun, pengawasan lebih ketat dapat menambah biaya operasional dan beban kepatuhan bagi perusahaan kripto skala kecil.
MiCA menerapkan aturan kripto yang terdesentralisasi di negara anggota Uni Eropa, sementara sentralisasi ESMA bertujuan untuk pengawasan terpadu. Uni Eropa melakukan konsolidasi untuk menyederhanakan fragmentasi regulasi, menurunkan biaya kepatuhan, dan memperkuat integritas pasar dengan standar penegakan yang konsisten.
Sentralisasi pengawasan kripto di bawah ESMA memberikan kejelasan regulasi terpadu, mengurangi fragmentasi antarnegara anggota. Langkah ini menyederhanakan kepatuhan, menarik investasi institusional, dan memperkuat infrastruktur pasar. Namun, penegakan lebih ketat dapat menaikkan biaya operasional proyek kecil, sehingga pasar cenderung terkonsolidasi pada pemain besar dan adopsi institusional meningkat, sementara inovasi akar rumput melambat.
Uni Eropa mengadopsi kerangka sentralisasi melalui MiCA di bawah ESMA, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan regulasi stablecoin. Amerika Serikat memiliki pendekatan terfragmentasi di berbagai lembaga. Di Asia, pendekatannya bervariasi—Singapura dan Hong Kong fokus pada perizinan, sementara negara lain masih minim regulasi. Pendekatan Uni Eropa lebih komprehensif dan preskriptif.











