

Senat Amerika Serikat menunda pembahasan akhir RUU struktur pasar kripto yang menjadi perhatian publik hingga awal 2026, sehingga memperpanjang periode ketidakpastian regulasi bagi pasar aset digital. Penundaan ini didorong oleh perselisihan yurisdiksi yang belum terselesaikan serta perbedaan pandangan terkait pengawasan decentralized finance (DeFi) dan perlindungan konsumen.
Negosiator Senat gagal mencapai kesepakatan sebelum masa sidang legislatif berakhir. Permasalahan utama mencakup penentuan lembaga federal yang berwenang mengawasi pasar kripto spot serta perlakuan terhadap protokol terdesentralisasi yang beroperasi tanpa perantara pusat.
Komite pengawas regulasi sekuritas dan komoditas berselisih terkait pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ketegangan yurisdiksi ini, ditambah tekanan dari kelompok konsumen dan pelaku industri, menyebabkan waktu negosiasi tidak cukup untuk menyusun kompromi akhir.
RUU struktur pasar ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas klasifikasi dan pengawasan aset digital. Sasaran utamanya meliputi:
Pendukung RUU menyatakan, perubahan ini akan mengurangi ketidakjelasan hukum yang selama ini memicu penegakan aturan terfragmentasi dan praktik pasar yang tidak seragam.
Regulasi decentralized finance tetap menjadi perdebatan utama. Sebagian legislator dan pemangku kepentingan mendukung kebijakan khusus atau pengecualian bagi protokol terdesentralisasi tanpa perantara pengendali, dengan mempertimbangkan tata kelola yang terdistribusi.
Penentang memperingatkan bahwa pengecualian luas justru berpotensi menciptakan celah penegakan hukum dan melemahkan perlindungan investor, terutama pasca beberapa kegagalan platform besar dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok advokasi konsumen dan investor menolak ketentuan yang dianggap mengurangi pengawasan.
Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi para pelaku pasar. Berikut adalah potensi dampak jangka pendek dan menengah bagi masing-masing pihak terkait.
Penundaan terjadi di tengah tren besar yang membentuk urgensi regulasi, di antaranya:
Dinamika tersebut menambah tekanan pada legislator untuk menyusun kerangka kerja terpadu, namun juga mempersulit negosiasi akibat prioritas yang saling bertolak belakang.
Hasil legislasi AS sering kali membentuk pendekatan regulasi di luar negeri. Kerangka federal yang jelas akan:
Sebaliknya, ketidakpastian di AS dapat mendorong yurisdiksi lain untuk mengambil peran regulasi lebih aktif, sehingga perusahaan memilih relokasi atau strategi dual-listing demi kejelasan hukum.
Pembahasan RUU dijadwalkan berlanjut awal 2026. Fase berikutnya kemungkinan akan memprioritaskan:
Pemangku kepentingan perlu bersiap menghadapi perubahan bertahap serta kompromi bahasa demi meraih dukungan lebih luas.
Dengan tenggat waktu yang mundur, organisasi dapat menggunakan waktu ini untuk memperkuat kesiapan dan daya tahan:
Ke depan, beberapa skenario bisa terjadi:
Investor dan pelaku pasar perlu mempertimbangkan risiko regulasi dan makroekonomi dalam penempatan portofolio hingga 2026.
Keputusan Senat menunda RUU struktur pasar kripto hingga awal 2026 memperpanjang ketidakpastian, namun juga memberi waktu tambahan bagi pemangku kepentingan untuk memengaruhi naskah akhir legislasi. Keberhasilan RUU dalam menghadirkan kejelasan sangat bergantung pada bagaimana legislator menyelaraskan klaim yurisdiksi, prioritas perlindungan konsumen, dan karakteristik unik protokol terdesentralisasi.
Bagi pelaku pasar, langkah bijak adalah memanfaatkan jeda ini untuk memperkuat kerangka kepatuhan dan manajemen risiko, terlibat aktif dalam konsultasi, serta mempersiapkan berbagai kemungkinan hasil regulasi. Aturan hukum yang jelas akan menjadi tonggak penting bagi industri aset digital; namun jalan menuju kejelasan tersebut kemungkinan tetap kompleks dan penuh dinamika politik hingga 2026.
Senat AS menunda pemungutan suara RUU pasar kripto karena ketidakpastian regulasi dan mendekati pemilu sela, sehingga menimbulkan kekhawatiran investor terkait progres legislasi regulasi aset digital.
RUU ini membangun kerangka regulasi komprehensif untuk aset digital. Diprakarsai Senator Cynthia Lummis, RUU ini bertujuan menghadirkan aturan pengawasan jelas bagi pasar kripto dan ditargetkan disahkan sebelum akhir 2025.
Penundaan RUU pasar kripto oleh Senat memperpanjang ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan upaya kepatuhan, memperlambat inovasi, menurunkan aktivitas investasi, serta melemahkan daya saing AS di pasar kripto global.
Pemerintah AS menempuh pendekatan regulasi seimbang; mendorong inovasi dan tetap menjaga pengawasan untuk mencegah penipuan serta pencucian uang. Pemerintahan Trump pernah mengusulkan cadangan Bitcoin nasional, dan SEC kini lebih terbuka pada inovasi dengan menyetujui ETF kripto serta menindak skema penipuan.
RUU ini diproyeksikan diajukan kembali untuk pemungutan suara sekitar pukul 19.00 Waktu Bagian Timur pada Rabu malam, dengan waktu pasti dapat berubah menyesuaikan proses penggalangan dukungan Demokrat.
Pasar kripto bereaksi tajam terhadap penundaan. Bersamaan dengan keterlambatan data dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang berkurang, proyeksi likuiditas pasar melemah, menimbulkan kekhawatiran trader dan meningkatkan volatilitas.
RUU ini akan memperketat persyaratan kepatuhan bagi penerbit stablecoin, mewajibkan cadangan USD 1:1 dan membatasi perusahaan teknologi besar untuk menerbitkan stablecoin. Pengawasan akan meningkat, persaingan pasar menguat, dan volume perdagangan di platform yang tidak patuh berisiko turun, memberi keuntungan bagi pemain yang telah patuh regulasi.











