Otoritas keuangan sedang meneliti berbagai kebijakan pengendalian yang bertujuan mendorong normalisasi pasar properti, terutama mencari solusi sanksi keras terhadap pemilik rumah tunggal yang berspekulasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan penjualan kepada pemilik properti yang berorientasi spekulasi demi menstabilkan pasar.
Dalam pertemuan terbaru, Komite Keuangan membahas secara fokus rencana pengendalian terhadap pemilik rumah tunggal yang berspekulasi. Pemilik rumah tunggal yang berspekulasi kemungkinan besar merujuk pada mereka yang tidak berniat tinggal jangka panjang, melainkan berharap mendapatkan keuntungan dari selisih harga atau pendapatan sewa penuh dari properti. Khususnya, ada pengamatan bahwa pajak terhadap pemilik properti semacam ini akan diperkuat, dan pinjaman sewa penuh yang diperoleh saat menyewa properti lain juga mungkin dibatasi.
Dalam pertemuan tersebut, juga diajukan rencana untuk tidak memperpanjang jangka waktu pinjaman bagi mereka yang memiliki beberapa properti di wilayah ibu kota dan area pengendalian. Otoritas pengawas keuangan telah mengintegrasikan data statistik baru dari pelaku industri sewa baik untuk properti hunian maupun non-hunian, dengan perkiraan awal di bawah 10 triliun won Korea.
Namun, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana membedakan pemilik rumah tunggal yang berspekulasi. Otoritas keuangan berencana bekerja sama dengan industri perbankan untuk menetapkan standar yang jelas dalam membedakan tujuan tinggal nyata dan tujuan spekulasi. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan.
Diperkirakan, langkah-langkah pengendalian ini akan memberikan dampak positif dalam menekan spekulasi di pasar properti. Namun, peraturan baru ini juga berpotensi menimbulkan kekacauan di pasar, sehingga penting bagi otoritas terkait untuk secara aktif menyusun langkah-langkah penanggulangan.